resep masakan

ubud villa

anjingdijual

mesin hotel di puncak
*

Author Topic: Koperasi: Pedoman Pemeringkatan Koperasi  (Read 1835 times)

Offline Johanis

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1.035
    • View Profile
    • Pusat Studi Cellular Automata
Koperasi: Pedoman Pemeringkatan Koperasi
« on: January 05, 2010, 10:48:10 am »
Pedoman Pemeringkatan Koperasi

PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
Menimbang    :    a.    bahwa pengukuran kinerja koperasi yang selama ini dilakukan dengan sistem klasifikasi belum dapat meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap koperasi, sehingga diperlukan penyempurnaan pengukuran kinerja koperasi secara lebih menyeluruh, transparan, dan objektif yang diselenggarakan oleh lembaga independent;
         
      b.    bahwa dalam rangka menyempurnakan pengukuran kinerja koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian penilaian dengan sistem pemeringkatan koperasi;
         
      c.    bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pedoman pemeringkatan koperasi.
         
Mengingat    :    1.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3502);
         
      2.    Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
         
      3.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
         
      4.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
         
      5.    Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
         
      6.    Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.          Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.          Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

3.          Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur dalam perundang - undangan tentang perkoperasian.

4.          Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

5.          Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.

6.         Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemeringkatan koperasi adalah :

   1. mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
   2. menetapkan peringkat kualifikasi koperasi;
   3. mendorong koperasi agar menerapkan prinsip - prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

BAB II

MEKANISASI PEMERINGKATAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemeringkatan

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

   1. melakukan penggalian data;
   2. melakukan pengolahan data;
   3. menyiapkan lembar hasil pemeringkatan.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 4

(1)       Pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari :

a.      Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

b.     Aspek Kinerja Usaha yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

c.      Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai risiko (risk sharing) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

d.     Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.

e.      Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

f.        Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumberdaya terhadap kegiatan pembangunan daerah.

(2)       Pelaksanaan pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga

Lembaga Penilaian Pemeringkatan Koperasi

Pasal 5

(1)       Pelaksanaan pemeringkatan koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.

(2)       Penetapan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III

PERSYARATAN KOPERASI

Pasal 6

Pemeringkatan koperasi dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

   1. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
   2. Berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun.
   3. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

BAB IV

PENETAPAN HASIL PEMERINGKATAN

Pasal 7

Penetapan hasil pemeringkatan koperasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

   1. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
   2. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
   3. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8

Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 (lima) klasifikasi kualitas :

   1. Koperasi dengan kualifikasi Sangat Berkualitas , dengan jumlah penilaian di atas 419.
   2. Koperasi dengan kualifikasi Berkualitas , dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419.
   3. Koperasi dengan kualifikasi Cukup Berkualitas , dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339.
   4. Koperasi dengan kualifikasi Kurang Berkualitas , dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259.
   5. Koperasi dengan kualifikasi Tidak Berkualitas , dengan jumlah penilaian kurang dari 180.

Pasal 9

Keputusan Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi dan seluruh peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                         J a k a r t a

Pada tanggal             16 April 2007

Menteri Negara

Suryadharma Ali

 

Untuk masuk ke forum UPI anda tidak perlu mendaftar, silahkan Login menggunakan akun email UPI (UPImail) Login dengan UPImail

Recomended