resep makanan

ubud villa

anjing di jual

mesin hotel di puncak
*

Author Topic: Lima Ketentuan Strategis RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  (Read 2914 times)

Offline zanuar

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 954
    • View Profile
    • Forum
Putusan Mahkamah Konstitusi RI  Nomor :MK/PUU-IV/012-16-019  / 2006 telah membuka sejarah baru dalam pemberantasan korupsi di  Indonesia karena telah menghapuskan dualisme dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, dan pembentukannya sangat istimewa karena diperintahkan oleh MKRI, berbeda dengan Pengadilan khusus lainnya, seperti Penngadilan HAM dan Pengadilan Anak.  Kekecewaan mereka yang menghendaki penghapusan pengadilan khusus tipikor  dapat dipahami karena MKRI telah memutuskan sebaliknya, bahkan memperkuat keberadaan pengadilan khusus tsb. Bagi mereka yang tetap mempertahankan keberadaan pengadilan tipikor sudah tentu putusan MKRI merupakan tantangan dan sekaligus awal dari keberhasilan gerakan reformasi di bidang peradilan sejak dicetuskan tahun 1998 yang lampau.
Secara yuridis pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi dalam lingkungan kekuasaan Peradilan Umum sudah sesuai  dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan celah hukum untuk membentuk pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Celah hukum dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat khusus dan memerlukan tenaga hakim khusus dan JPU khusus sehngga diharapkan perkara dapat diselesaikan secara objektif, jujur dan tidak memihak serta dilaksanakan secara professional.  Sedangkan pengadilan negeri yang telah ada belum memadai dilihat dari hukum acara yang berlaku serta keahlian khusus yang diperlukan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus.
Perkara pidana khusus seperti  tindak pidana korupsi,  merupakan perkara khusus yang memerlukan tenaga hakim khusus dan JPU khusus dengan hukum acara khusus. Sejak lama pengangkatan calon hakim melalui Mahkamah Agung RI tidak dibedakan secara khusus untuk merekrut hakim yang memiliki pengetahuan spesialis  yang berkaitan dengan kasus-kasus di atas, melainkan hanya disyaratkan memilliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah lulus    test untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan, seorang hakim tertentu ditugasi untuk menyelesaikan semua jenis perkara (perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta waris dan perceraian.
Secara sosiologis, perkembangan perkara dalam beberapa kasus kejahatan tertentu semakin meningkat sedangkan hakim yang tersedia dan memiliki keahlian khusus sangat jarang.  Jumlah perkara yang cukup banyak terutama di kota-kota besar telah menambah beban hakim karir yang ada sehingga dengan keberadaan pengadilan khusus tersebut “memaksa” MARI untuk melakukan rekruitmen hakim-hakim yang memiliki keahlian khusus. Atas pertimbangan ini maka hakim-hakim yang berasal dari non-karir memiliki peranan penting untuk melengkapi  kelemahan hakim karir dalam bidang hukum tertentu dan meningkatkan kapabilitas, kredibilitas dan profesionalisme majelis hakim pengadilan khusus sehingga dapat menjatuhkan putusan yang objektif ,tidak memihak  dan professional serta tidak rentan terhadap “public pressures” atau “political pressures” dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kasus yang tengah diperiksa.
Secara filosofiis, penyusunan RUU Pengadilan Tipikor dilandaskan kepada  3(tiga) pertimbangan sebagai berikut:
Melalui pembentukan Pengadilan Tipikor dengan UU Khusus untuk tujuan tersebut diharapkan di masa yad, perkara korupsi  yang berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yg berhubungan dengan kerusakan sumber daya alam, dapat diperiksa dan diadili secara professional dan objektif, serta tidak selalu tergantung kepada keterangan dari mereka yang disebut dengan Ahli. Sekalipun para hakim berdasarkan UU KUHAP harus selalu memutus perkara selain berdasarkan minimal  2(dua) alat bukti yang cukup kuat juga berdasarkan unsure keyakinan hakim  yang utama, maka keberadaan hakim non-karir yang bersifat khusus sebagaimana diuraikan di atas dapat menepis anggapan sementara pencari keadilan bahwa, majelis hakim dipengaruhi  oleh seorang Ahli atau menggantungkan kepada keterangan seorang ahli semata-mata hanya sekedar untuk berlindung di balik keahlian seorang Ahli tanpa mendalami kebenaran dari suatu kasus tindak pidana korupsi. 
Ratifikasi  atas Konvensi  PBB Anti Korupsi (2003) dengan UU Nomor 7 tahunn 2006 merupakan wujud  komitmen politik pemerintah Indonesia untuk  secara regional dan internasional mencegah dan memberantas korupsi  baik disektor public maupun di sector swasta.  Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi tersebut adalah reformasi di bidang peradilan atau di bidang kekuasaan kehakiman. Reformasi di bidang perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU Kekuasaan Kehakiman, UU MARI dan UU tentang Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subjek hukum tertentu masih memerlukan reformasi  baik seacara structural maupun secara fungsional.  Salah satu reformasi dimaksud adalah pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. 
Reformasi di bidang peradilan khusus untuk tindak pidana korupsi  juga didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat  dan melibatkan  seluruh unsure penyelenggara Negara (eksekutif, legislative dan judikatif)  di satu sisi, dan di sisi lain tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karr semakin merosot. Kondisi objektif tersebut  memerlukan penanganan secara khusus yaitu bantuan tenaga  hakim adhoc (non-karir) disamping hakim karir.[1]   Diharapkan keberadaan hakim adhoc,  pengadilan tipikor  dapat menyelesaikan perkara tipikor yang melibatkan penyelenggara Negara dan juga diharapkan akan memupus kecurigaan bahwa dalam perkara tipikor majelis hakim kurang objektif dan selalu memenangkan pihak JPU KPK dan merugikan kepentingan terdakwa.
Lima  Ketentuan strategis dalam RUU Pengadilan Tipikor
Di dalam RUU Pengadilan Tipikor, telah dicantumkan   5 (lima) ketentuan yang bersifat strategis,   yaitu: ketentuan mengenai hakim adhoc; kedua, ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan; dan ketiga, ketentuan mengenai kedudukan dan wewenang pengadilan tipikor; keempat,  batas waktu penyelesaian perkara tipikor; kelima, transparansi dan akuntabilitas.
Ketentuan mengenai hakim adhoc
Di dalam penyusunan RUU Pengadilan Tipikor telah dibahas dan dilakukan rekonspetualisasi mengenai pengertian “Hakim Adhoc”. Selama ini pengertian konsep “hakim adhoc” diartikan sebagai hakim yang bersifat sementara dan berasal dari mereka yang bukan profesi hakim atau sering disebut dengan istilah, “hakim non-karir”. UU Nomor  5 tahun 2004  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ,  Pasal 7 ayat 2,  menyebut keberadaan Hakim  Adhoc pada Mahkamah Agung. Dalam ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan, “hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir”.  Ketentuan tsb menegaskan bahwa, Hakim Adhoc, bukan merupakan  bagian dari struktur organisasi kekuasaan kehakiman.
Pengertian istilah  , “Hakim Adhoc” hanya dilihat sebagai bukan “orang dalam” dari organisasi  personalia kehakiman. Pandangan tersebut berdampak terhadap kedudukan “hakim adhoc” dalam lingkungan peradilan yang berpuncak pada MARI.
 Berdasarkan “Black Law Dictionary”, pengertian istilah, “ad hoc” dibentuk untuk tujuan tertentu.(1996: 15). Sedangkan dalam Kamus Inggeris Indonesia (2003: 11), istilah adhoc diperuntukkan untuk maksud khusus. Dalam RUU Pengadilan Tipikor (2008) ,tidak dijelaskan  pengertian “adhoc”,akan tetapi merujuk kepada Pasal  11 ayat (5), pengertian istilah “hakim adhoc” telah digunakan dalam arti, “sementara waktu untuk tujuan tertentu”. [2]
Rekonseptualisasi pengertian istilah, “Hakim Adhoc” dalam RUU Pengadilan Tpikor menempatkan   hakim adhoc  berperanan sebagai  anggota hakim majelis dalam perkara korupsi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar pertimbangan tersebut maka penugasan hakim adhoc bersifat selektif sesuai keahlian hakim adhoc ybs dalam kaitan dengan kepentingan pemeriksaan perkara korupsi . Contoh, kasus korupsi di bidang pertanahan ,maka akan ditugasi oleh Ketua  PN, mereka  terdaftar sebagai hakim adhoc yang memiliki latar belakang spesialisasi hukum  pertanahan atau perkara korupsi yang di bidang perbankan, maka akan ditugasi hakim ad hoc yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
Pendekatan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh seorang hakim adhoc  dan penugasannya berdasarkan keahlian tsb diharapkan dapat meningkatkan efisiens kinerja pengadilan tipikor. Efisiensi tersebut baik  dilihat dari sudut APBN maupun  dari sisi kualitas putusan majelis hakim pengadilan tipikor.  Pendekatan spesialisasi dalam bidang hukum dari para hakim adhoc  akan memperkuat kinerja majelis hakim pengadilan tipikor karena akan terjalin kerjasama kolektif antara hakim adhoc dan hakim karir dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara korupsi. Pendekatan ini akan menghilangkan pandangan sementara ini yang mempersoalkan  masalah integritas dan profesionalisme hakim karir dibandingkan dengan hakim adhoc. Pendekatan ini pula diharapkan dapat menimbulkan citra positif secara menyeluruh terhadap keberadaan pengadilan khusus tipikor  dalam lingkungan peradilan umum di masa yad.
Keberhasilan  merekrut dan mengangkat hakim adoc  yang nemiliki persyaratan khusus di sebagaimana  telah diuraikan di atas, telah diatur dalam RUU Pengadilan Tipikor. Rekrutment dan pemilihan hakim ad hoc  dilaksanakan melalui pembentukan Panitia Seleksi  dengan keanggotaan unsure pemerintah dan masyarakat, dan dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Panitia Seleksi diharapkan dapat melakukan proses rekrutment yang objektif dan transparan. Bahkan diharapkan Panitia Seleksi dapat melakukan sistem “hunting” atau proaktif mencari dan menemukan calon-calon hakim yang memiliki keahlian khusus sehingga dapat dicegah kehadiran mereka yang disebut “job-seeker”.
Penugasan hakim adhoc dalam RUU Pengadilan Khusus Tipikor, dilaksanakan berdasarkan keperluan pemeriksaan perkara korupsi tertentu yang memerlukan hakim yang memiliki keahlian tertentu (seperti hukum pertanahan; hukum pasar modal,perbankan atau hukum pajak) sehingga dengan pendekatan tsb, penggunaan keuangan Negara  untuk pembentukan pengadilan khusus tersebut  dapat dilakukan sehemat mungkin. Penugasan hakim ad hoc atas dasar “on case by cases” ,  dan hakim ybs selama menjalani tugas harus dibebaskan sementara dari dari pekerjaa-nya semula . Hakim adhoc  diangkat untuk jangka waktu 4(empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim adhoc hanya memperoleh tunjangan fungsional  setiap bulan dan uang sidang selama menjalani tugas  sebagai hakim ad hoc pengadilan tipikor.
Ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan
Ketentuan baru dalam RUU Pengadilan tipikor adalah ketentuan mengenai  “pemeriksaan pendahuluan” atau “pre-trial” atau “preliminary court  hearing” . Ketentuan ini mengatur tentang bagaimana hakim dapat meneliti /melakukan klarifikasi atas kelengkapan, kejelasan, dan kecermatan materi surat dakwaan. (Pasal 28 RUU Pengadilan Tipikor).  Ketentuan tsb  merupakan   wujud dari prinsip kehati-hatian dan  melindungi prinsip “due process of law” dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Diharapkan ketentuan tsb dapat menghapuskan   “silang pendapat dan lempar tanggung jawab” antara JPU dan hakim anggota majelis yang memeriksa perkara korupsi sehingga menimbulkan kesan adanya “permainan” antara hakim, jaksa dan penasehat hukum yang tentu telah merugikan  terdakwa dan juga Negara.
Proses pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan secara terbuka dengan  hakim tunggal dan hanya dihadiri oleh JPU saja.  Pemeriksaaan pendahuluan tsb diakhiri dengan suatu penetapan pengadilan (beschikking) tentang kelengkapan formal suatu surat dakwaan. Pemeriksaan pendahuluan tidak memasuki pokok perkara dan tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan sidang atas pokok perkara.  Lamanya waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 3 (tiga) hari kerja, dan tidak dihitung dalam  batas lamanya  waktu proses pemeriksaan sidang pokok perkara  sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sd Pasal 34 RUU Pengadilan Tipikor.
Ketentuan mengenai kedudukan dan wewenang pengadilan khusus tipikor
Kedudukan pegadilan khusus tipikor tetap berada di bawah lingkungan peradilan umum, dan tidak merupakan lingkungan peradilan baru karena pembentukan lingkungan peradilan baru memerlukan perubahan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UU tsb bertentangan dengan maksud dan tujuan serta  mandat putusan MKRI  tahun 2006 yang bertujuan  untuk mengakhiri masalah dualisme  yurisdiksi  pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tipikor , yaitu pada pengadilan negeri dan pada pengadilan khusus tipikor.
 
Pertanyaan yang muncul  ketika diajukan hak uji materile pembentukan pengadilan tipikor melalui UU Nomor 30 tahun 2002 adalah apakah tidak sebaiknya pengadilan khusus tipikor dihapuskan dan wewenang untuk memeriksa perkara tipikor tetap dipertahankan dalam wewenang pengadllan negeri saja.  MKRI tidak memberikan jawaban tegas atas pertanyaan tsb karena inti masalah pertentangannya dengan UUD adalah masalah hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Hak asasi dimaksud tidak akan diperoleh jika masih terdapat dualism yurisdiksi pengadilan dalam kasus korupsi. MKRI tidak mempertimbangkan perlu atau tidak perlu dibentuknya pengadilan khusus untuk perkara tindak pidana korupsi, melainkan justru secara implisit dengan putusannya tsb,  MKRI telah memperkuat eksistensi pengadilan khusus tipikor yang pembentukannya harus berdasarkan suatu UU Khusus, dan diselesaikan dalam jangka waktu 3(tiga)tahun sejak putusan MKRI dijatuhkan yaitu tahun 2009 yad.
 
Wewenang pengadilan khusus tipikor dalam RUU Pengadilan Tipikor (2008) telah diperluas tidak saja meliputi perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi juga meliputi perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lain yang disebutkan secara tegas dalam UU Lain sebagai tindak pidana korupsi. Perluasan wewenang Pengadilan tipikor tersebut bertujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara komprehensif, tuntas dan dapat mewujudkan prinsip “zero tolerance” dalam pemberantasan korupsi.   Pendekatan “clear, finality, and zero tolerance” (CFZ) tsb  bertujuan mencegah dan membuat jera para pelaku korupsi serta mencegah pelarian asset korupsi ke manca Negara.
 
Pendekatan CFZ  tersebut sekaligus mencerminkan bahwa proses peradilan tindak pidana korupsi  juga bertujuan menyelamatkan asset Negara dan juga pihak ketiga beritikad baik  sehingga tidak ada lagi harta kekayaan yang  tersisa milik terdakwa yang diperoleh secara illegal. Bertitik tolak dari pendekatan CTZ tersebut  maka hukum acara peradilan khusus tindak pidana korupsi tidak melarang proses pelacakan (tracing) , pemblokiran (freezing), dan penyitaan (confiscation) serta perampasan asset terdakwa korupsi (seizure). Bahkan di dalam RUU Perampasan Aset Kejahatan, hukum acara pada peradilan tipikor membolehkan dilakukan “pre-trial seizure” terhadap asset terdakwa korupsi untuk sementara waktu sebelum dimulainya persidangan dan peramapasan harta benda berasal dari kejahatan secara keperdataan (In Rem Forfeiture). Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan asset terdakwa korupsi dilarikan ke LN atau disembunyikan. 
Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian perkara tipikor
 
Keberadaan pengadilan khusus tipikor  yang dibentuk berdasarkan UU memerlukan ketentuan-ketentuan khusus mengenai tata cara pemeriksaan baik selama proses penyidikan,penuntutan maupun selama sidang peradilan yang berbeda dengan hukum acara  yang bersifat berlaku umum. Ketentuan hukum acara khusus diperlukan karena perkara korupsi merupakan perkara pidana khusus yang didahulukan dari perkara-perkara lain mengingat sifat keluarbiasaan-nya.
 
Hukum acara khusus dalam RUU Pengadilan Tipikor, meliputi batas waktu lamanya proses penyidikan (sesuai  dengan lamanya penahanan) dan pemeriksaan tingkat pertama  pengadilan (selama 150 hari); yang di dalam UU Nomor 30 tahun 2002 hanya ditetapkan selama 90(sembilan puluh)hari. Selanjutnya pada tingkat banding  ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari;  ; 150 (seratus lima puluh) hari pada tingkat kasasi, dan 60 (enam puluh) hari pada Peninjauan Kembali (PK). [3] 
Perpanjangan waktu pemeriksaan pada tingkat pertama  sidang pengadilan khusus tipikor tersebut bertujuan agar proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan dalam batas waktu yang telah ditetapan.  Dalam batas waktu proses pemeriksaan tsb diharapkan majelis hakim memiliki  cukup waktu  dan teliti  mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan selama persidangan secara  objektif sehingga   seluruh hak-hak terdakwa dan hak JPU dapat diakomodasi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya  sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena keterbatasan waktu pemeriksaan di muka sidang pengadilan khusus tipikor. 
 
DI dalam RUU Pengadilan Tipikor, khusus dalam pemeriksaan pendahuluan, juga ditetapkan bahwa hakim yang menangani pemeriksaan pendahuluan tidak dapat memeriksa dan memutus perkara pidana tipikor dalam sidang pemeriksaan perkara pokok(Penjelasan Pasal  28 ayat (2)).

Sejarah Peraturan Narkotika di Indonesia
Narkotika dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan masyarakat Indo nesia khususnya wargaTionghoa dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617.[1] Selanjutnya diketahui bahwa mulai tahun 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahguna heroin dan kokain. Pada awal 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkotika dengan cara menyuntik. Orang yang menyuntik disebut morfinis. Sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sebagian besar penyalahguna kemungkinan memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrug jser), dan pada tahun 1990-an heroin sangat populer dikalangan penyalahguna narkotika.

Pada saat ini, ancaman peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan meningkat di Indonesia. Data dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 telah berhasil disita narkotika seperti ganja dan derivatnya sebanyak 127,7 ton dan 787.259 batang; heroin sebanyak 93,9 kg; morfin sebanyak 244,7 gram; serta kokain sebanyak 84,7 kg.[2]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. (http://um.ac.id)

 

Welcome, Guest. Please login or register.
April 21, 2014, 08:53:04 am

Login with username, password and session length

Recomended